UPGRADING LDC FH UNTIRTA  2024

Penulis: Indhana Putri Qifayah

Pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 – UKM FH Legal Drafting Community (LDC) baru saja mengadakan kegiatan UPGRADING dengan tema "Developing Part: Pengembangan Kualitas secara Terstruktur dalam Optimalisasi LDC FH UNTIRTA secara STRONG (Solidarty, Trustworthy, Responsible, Organized, Natural, and Guided)". Kegiatan Upgrading ini merupakan salah satu program kerja dari divisi bisnis dan mitra. Upgrading ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas, meningkatkan kemampuan anggota sebagai indikator yang mendukung kinerja organisasi, serta meng-upgrade anggota agar menyadari fungsi masing-masing dalam kepengurusan organisasi.

Kegiatan Upgrading ini diawali dengan pembukaan oleh Chista Nabila sebagai Master of Ceremony, kemudian laporan dari ketua pelaksana Upgrading oleh Solihat, lalu dilanjutkan sambutan dari Ketua Umum LDC FH UNTIRTA oleh Eka Nur Chintia, kemudian sambutan sekaligus pembuka acara Upgrading dari Pembina LDC FH UNTIRTA oleh Bapak Afriman Oktavianus, S.H., M.H. Beliau menyampaikan sedikit pesan bahwa semoga acara Upgrading ini membuat para pengurus dan anggota LDC FH UNTIRTA dapat menjalankan roda organisasi secara terorganisir dan saling bekerjasama. Kegiatan Upgrading selanjutnya yaitu penyampain materi oleh demisioner LDC FH UNTIRTA, yaitu Bang Putra Aditya Sulaeman (Demisioner LDC Angkatan 4) dan Bang Andika Demto Butar-Butar (Demisioner LDC Angkatan 5). Materi ini disampaikan bertujuan untuk agar anggota LDC FH UNTIRTA dapat seksama menjalankan organisasi sesuai ketentuan yang ada dan terogranisir dalam satu periode kedepan.

Pada materi pertama, bang Adit menjelaskan tentang bagaimana organisasi itu bekerja. Pemberian materi oleh bang Adit adalah diskusi dua arah oleh anggota LDC FH UNTIRTA dengan Angkatan 7 dan Angkatan 8. Hal ini dengan maksud supaya para anggota LDC FH UNTIRTA saat ini bisa benar-benar mematangkan niat dan aksinya dalam berorganisasi, bukan hanya sekedar mengikuti organinasi tanpa ada kontribusi yang jelas. Dalam materi yang dijabarkan terdapat lima nilai yang bisa dijadikan acuan dalam berorganisasi yaitu standardize, measure, compare, innovate, dan repeat. Materi ditutup dengan mengevaluasi kesalahan yang sering terjadi dalam kegiatan organisasi dan bang Adit memberi harapakan untuk para anggota LDC FH UNTIRTA agar mengurangi atau bahkan tidak melakukan kesalahan yang sama.

Pada materi kedua, Bang Demto menjelaskan tentang pentingnya untuk tidak sembarangan dalam mengikuti suatu organisasi. Dalam materinya, setidaknya kita punya KPK yang harus diperhatikan sebelum memasuki suatu organisasi. KPK tersebut diantaranya Kemampuan, Prestasi, dan Koneksi. Itulah rencana atau strategi yang bisa diterapkan untuk kita dalam mencari goals dalam berorganisasi. Selain itu, dibahas mengenai kesalahan berorganisasi yang membuat anggotanya kurang menikmati setiap prosesnya. Untuk itulah bang Demto menyampaikan bahwa penting juga mencari kenyamanan dalam organisasi seperti teman yang supportif, teman curhat, teman yang memiliki hobi yang sama, dan lainnya.

Kegiatan lainnya yang dilakukan dalam Upgrading adalah permainan tebak gambar. Untuk permainan ini cukup sederhana yaitu memperagakan apa yang sudah diberitahu oleh panitia kemudian menebaknya. Permainan tebak gambar dimainkan tepat sebelum buka bersama. permainan dipartisipasi sebanyak empat kelompok dan hanya dimenangkan oleh satu kelompok. 

Rangkaian terakhir dalam kegiatan Upgrading ini ditutup dengan buka bersama antara demisioner dan anggota LDC FH UNTIRTA angkatan 7 dan 8. Semoga kegiatan Upgrading ini memberikan manfaat bagi pengurus maupun anggota LDC FH UNTIRTA dalam menjalankan roda organisasi yang baik dan terorganisir selama satu periode.

LDC BEROPINI #1: Hapus Grafik Suara SIREKAP, Transparansi KPU Dipertanyakan

 

Hapus Grafik Suara SIREKAP, Transparansi KPU Dipertanyakan

Penulis: Syarifuddin

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama demokrasi harus dijalankan sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang biasa kita sebut KPU yang merupakan badan atau lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan independen. Kehadiran KPU pada tahun 2001 membawa harapan agar sistem demokrasi di Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan transparan. Dalam sistem yang dibentuk oleh KPU, terdapat apllikasi yang disebut SIREKAP (Sistem Rekapitulasi) sebagai alat bantu untuk melakukan pencatatan dan dokumentasi hasil perhitungan suara di TPS secara cepat. 

2024 merupakan pesta demokrasi masyarakat Indonesia, Dimana pada tahun ini pasyarakat Indonesia menentukan presiden dan wakil presiden, serta para perwakilan- perwakilannya untuk duduk dikursi DPD, DPR RI, DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota. Akan tetapi, kontestasi Pemilu 2024 diwarnai dengan banyaknya permsalahan dan kecurangan yang terjadi dari sebelum hingga setelah dilakukannya pemilu.

Pasca pemilu 2024, KPU lembaga penyelenggara pemilu membuat gempar masyarakat Indonesia. Pasalnya, KPU memutuskan untuk tidak memperlihatkan grafik suara pada situs resmi KPU. Situs SIREKAP milik KPU pada awalnya menyajikan data menggunakan diagram lingkaran dan angka yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat melihat hasil pemilu secara cepat.

Dilansir dari laman Nasional Tempo dan CNN Indonesia, bahwa KPU menutup grafik suara di sirekap dikarenakan adanya kekeliruan pembacaan alat bantu penghitungan suara, yang berakibat pada ketidaksesuaian hasil perolehan suara. Idham Kholik selaku Komisioner KPU mengatakan bahwa grafik perolehan suara yg digunakan KPU itu tidak akurat, sehingga penghapusan grafik tersebut dilakukan untuk menghindari prasangka masyarakat. Dari kasus tersebut timbul kecurigaan yang dituduhkan kepada KPU, seperti pada saat grafik itu dihapuskan suara salah satu partai politik meningkat dengan pesat sehingga mencapai hampir menuju 4% suara yang merupakan ambang batas untuk menduduki kursi parlemen.

Kecurigaan yang lain timbul dirasakan oleh Indonesiaa Corruption Watch (ICW), Egi selaku Ketua ICW menyatakan bahwa dengan ditutupnya grafik suara SIREKAP memperbesar potensi terjadinya praktik jual beli suara. Menurutnya, KPU harus mengedepankan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat turut andil dalam mengawasi jalannya pemilu.

Tahap 1 Anggaran Pembangunan SIREKAP diperkirakan sekitar 3 Miliar Rupiah. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya KPU sudah mampu membangun teknologi atau sarana informasi yang lebih baik. Pasalnya, pemilu merupakan masa yang sangat krusial, sehingga kesalahan–kesalahan yang sudah dijelaskan KPU itu terasa tidak masuk akal untuk dilontarkan. Hal ini menimbulkan banyak asumsi publik yang berkaitan dengan transparansi penggunaan anggaran oleh KPU dalam proses pembentukan SIREKAP yang hingga saat ini tidak daapat dijelaskan oleh KPU.

Menurut penulis, permasalahan yang ada dalam SIREKAP tidak seharusnya terjadi pada lembaga sebesar KPU yang dikhususkan sebagai lembaga penyelenggara pemilu, karena keterbukaan informasi publik itu sangatlah penting. Sebagaimana diatur dalama Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, SIREKAP merupakan sarana publikasi penghitungan dan rekapitulasi suara serta alat bantu dalam rekapan suara disetiap tingkatan, yang mana hal itu seharusnya mampu membantu transparansi KPU dalam kontestasi pemilu sehingga tidak menimbulkan kecurigaan kecurigaan publik.

RAPAT KERJA LDC FH UNTIRTA PERIODE 2024

 RAPAT KERJA LDC FH UNTIRTA PERIODE 2024-2025

Penulis : Anindya Pratiwi

Legal Drafting Community (LDC) FH Untirta telah mengadakan kegiatan Rapat Kerja (RAKER) yang dimulai pada tanggal 25 Februari 2024. Rapat Kerja merupakan salah satu program kerja divisi Kaderisasi periode 2024-2025, sebagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membahas dan menetapkan Program Kerja yang dijalankan oleh masing-masing divisi selama satu periode kepengurusan dengan tema “Simposium Integratif: Optimalisasi Konseptual dalam Rencana Strategis Divisi LDC FH UNTIRTA secara SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound”.

Kegiatan Raker dimulai pada pukul 10.00 WIB yang diikuti oleh seluruh anggota Legal Drafting Community. Kegiatan tersebut diawali dengan pembukaan oleh Master of  Ceremony yaitu Shaffa Tanti dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya serta Mars Untirta. Selanjutkan kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian laporan oleh Rebecca Isabela selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan Raker tersebut. Setelah itu, sambutan dilanjutkan oleh ketua umum LDC FH Untirta yaitu Eka Nur Chintia, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Afriman Oktavianus, S.H., M.H. selaku Pembina LDC FH Untirta sekaligus membuka acara Raker LDC FH Untirta 2024 dan ditutup oleh Pembacaan Doa yang dibacakan oleh M. Rizky Aditiya

Setelah acara resmi dibuka, kemudian dilanjutkan oleh pembacaan Tata Tertib Raker oleh Presidium Sidang Sementara, yaitu yang terdiri dari Organizing Commitee. Setelah itu, dilanjutkan pemaparan Program Kerja oleh masing-masing divisi. Sesuai dengan AD/ART yang ada, maka pemaparan Program Kerja tersebut di paparkan sesuai urutan, yaitu Divisi Medkominfo, Divisi Bisnis & Mitra, Divisi Penelitian dan Pengembangan, Divisi Kompetisi, dan Divisi Kaderisasi.

            Setelah itu, kurang lebih pada pukul 14.50 WIB, semua program kerja telah dipaparkan dan telah ditetapkan oleh Presidium Sidang Tetap yaitu Steering Committee.