Penyusunan Legal Contract

Penulis : Dewi Nurhasanah

Definisi Legal Contract

    Istilah perancangan kontrak berasal dari istilah bahasa inggris, yaitu contract drafting. Di dalam KBBI, perancangan berarti proses, cara atau perbuatan merancang. Perancangan (contract drafter) adalah suatu bentuk kegiatan melakukan persiapan pembuatan, penyusunan kontrak yang dimulai dari pengumpulan bahan-bahan hukum, penafsiran dan menuangkan keinginan para pihak dalam kontrak. Sedangkan kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Legal Contract Drafting yaitu penyusunan kontrak hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terdiri dari beberapa struktur seperti anatomi, substansi yang kemudian disahkan atau dilegalkan secara hukum. 

 

Dasar Hukum Legal Contract

    Di Indonesia pembuatan perjanjian atau kontrak tunduk terutama pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang mensyaratkan unsur-unsur berikut ini: 

a. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Secara a contrario, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

b. Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Asas Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak

    Terdapat beberapa asas yang ada dalam perancangan kontrak yaitu sebagai berikut :

- Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract);

- Asas Sistem Terbukanya Hukum Perjanjian;

- Asas Konsensualitas (Consensus);

- Asas Itikad Baik (Good Faith).

Tahapan Pembuatan Kontrak

    Terdapat tiga tahapan pembuatan kontrak. Yaitu ada pra kontrak, kontrak dan pasca kontrak. Uraian lebih lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Pra Kontrak

    - Negosiasi;

    - Memorandum of Understanding (MoU);

    - Studi Kelayakan;

    - Negosiasi (lanjutan).

b. Kontrak

    - Penulisan Naskah Awal;

    - Perbaikan Naskah;

    - Penulisan Naskah Akhir;

    - Penandatanganan.

c. Pasca Kontrak

    - Pelaksanaan;

    - Penafsiran;

    - Penyelesaian Sengketa. 

Faktor Yang Harus Tercantum Dalam Kontrak

    Ada beberapa faktor yang harus tercantum dalam kontrak yaitu sebagai berikut :

- Identitas Para Pihak;

- Kapan para pihak melaksanakan kewajiban;

- Cara pelaksanaan kewajiban;

- Tempat pelaksanaan kewajiban;

- Cantumkan para pihak yang menanggung biaya asuransi.

Sumber :

Salim, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1

Valerie Augustine Budianto. “Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya”. Diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 15.46 dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc#_ftnref8